MAKALAH MANAJEMEN PENDIDIKAN

MAKALAH

MANAJEMEN PENDIDIKAN

Makalah ini disusun guna memenuhi Tugas :

Mata Kuliah                :Manajemen Pendidikan

Dosen Pengampu        : M. Mufid M.S.I

                                                                  

 

 Disusun Oleh :

1.      Ahmad Zaedun                       (2022111072)

2.      Siti Munawiroh                       (2022111088)

3.      Nur Zulfa                                (2022112054)

4.      Tuti Wulandari                        (2022112060)

  

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) PEKALONGAN

2013

BAB I

PENDAHULUAN

Fungsi Manajemen yang harus di pelajari pada saat mengelola suatu lembaga pendidikan, adalah perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan awal dalam suatu lembaga untuk menetapkan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa yang akan datang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatur sumber daya agar hasil yang ingin dicapai sesuai dengan yangn diharapkan.

Secara filosofis kita tidak sadar kalau setiap hari sudah mempunyai perencanaan, seperti, besok kegiatannya apa?, mau kemana?, sama siapa?. Pertanyaan seperti ini secara tidak langsung kita sudah mempunyai perencanaan untuk kegitan kita kedepan. Seperti halnya seorang manajer membuat perencanaan untuk melihat ke masa depan dan menemukan berbagai alternatif arah kegiatan.

Sebagai salah satu fungsi manajemen, perencanaa menempati fungsi pertama, dan utama diantara fungsi-fungsi manajemen lainnya. Perencanaa sebagai proses sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu, pada pembahasan selanjutnya, penulis akan mencoba membahas lebih lanjuttentangPengertian perencanaan, langkah-langkahnya, model-model, jenis-jenis, serta RAPBS.

   

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian  perencanaan

Perencanaan (planning) adalah fungsi manajemen yang menentukan secara jelas pemilihan pola-pola pengarah untuk para pengambil keputusan sehingga terdapat koordinasi dari demikian banyak keputusan dalam suatu kurun waktu tertentu dan mengarah kepada  tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Definisi perencanaan menurut para ahli manajemen :

1.      Menurut Prajudi Atmosudirdjo adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, bilamana, oleh siapa, dan bagaimana.

2.      Menurut Bintoro Tjokroamidjojo adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

3.      Menurut S. P. Siagian diartikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan dimasa datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

4.       Menurut Gaffar diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan.[1]

Perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Disebut sistematis karena perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu.[2]

B.     Jenis-Jenis Perencanaan

·         Dilihat dari jenisnya, perencanaan dapat terbagi menjadi empat macam seperti:

1)      Top down planning, yaitu perencanaan dibuat ditingkat atas kemudian disampaikan kepada perencana ditingkat menengah dan ketingkat bawah.

2)      Bottom up planning, yaitu perencanaan dibuat ditingkat bawah kemudian disampaikan ketingkat yang lebih tinggi.

3)      Diagonal horizontal planning, yaitu dilaksanakan pada waktu penyusunan perencanaan lintas sektoral.

4)      Rolling plan, yaitu perencanaan menggelinding yang dilakukan untuk perencanaan jangka menengah atau jangka panjang.

·         Dilihat dari posisi pengembangan kelembagaan, maka perencanaan dapat dibedakan kedalam dua kategori:

1)      Perencanaan Strategis (strategic planning); dilakukan oleh para perencana dengan memperhatikan visi dan misi lembaga yang dikaitkan denagn kepentingan stakeholders serta lingkungan internal dan eksternal lembaga yang diikuti kajian isu-isu strategis bagi pengembangan prioritas lembaga dimasa depan. Perencanaan strategis ini biasanya dilakukan untuk jangka waktu minimum 3 tahun.

2)      Perencanaan operasional (operational planning); merupakan perencanaan internal organisasi yang biasanya terbatas pada mengendalikan proses transformasi sistem (input, proses dan otput).[3]

·         Dilihat dari besarnya, terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu:

a.       Perencanaan makro, yaitu perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai dan cara-cara mencapai tujuan itu pada tingkat nasional.

b.      Perencanaan meso, suatu perncanaan yang merupakan kebijakan pada tingkat makro, kemudian di jabarkan ke dalam program-progarm yang berskala kecil.

c.       Perencanaan mikro, perencanaan pada tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan meso.

·         Dilihat Menurut jangka waktunya

a.       Perencanaan jangka pendek

Perencanaan yang dibuat untuk waktu satu (1) tahun atau kurang dari lima (5) tahun.

b.      Perencanaan jangka menengah, mencakup kurun waktu 5 – 10 tahun.

c.       Perencanaan jangka panjang, mencakup waktu diatas 10 tahun sampai 25 tahun.[4]

      C. Model-model perencanaan pendidikan

Beberapa model perencanaan pendidikan menurut nanang fatah

1.      Model perencanaan komprehensif

Model ini dipergunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Di samping itu berfungsi sebagai suatu patokan dalam menjabarkan rencana-rencana yang lebih spesifik kea rah tujuan-tujuan yang lebih luas.

2.      Model target setting

Model ini diperlukan dalam upaya melaksanakan proyeksi ataupun memperkirakan tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu.

3.      Model costing (pembiayaan) dan keefektifan biaya

Model ini sering dipergunakan untuk menganalisis proyek-proyek dalam criteria efisien dan efektifitas ekonomis.

4.      Model planning, programming, budgeting system (PPBS), dalam bahasa Indonesia adalah system perencanaan, penyusunan program dan penganggaran (SP 4).[5]

D.      Langkah-Langkah perencanaan

1.      Menyadari Adanya peluang

Kesadaran akan suatu kesempatan adalah titik awal untuk melakukan perencanaan, yang meliputi pandangan pendahuluan terhadap kemungkinan adanya peluang di masa depan dan kemampuan untuk melihat dengan jelas dan lengkap suatu pengetahuan tentang di mana kita berdiri pada sudut kekuatan dan kelemahan kita, suatu pengertian tentang mengapa kita ingin mengatasi ketidak pastian, dan sesuatu visi tentang apa yang menurut harapan kita dapat kita capai.

2.      Menentukan Sasaran

Menetapkan sasaran-sasaran bagi seluruh perusahaan dan kemudian bagi tiap unit bawahnya. Sasaran merupakan titik akhir dari semua tindakan, di mana penekanan-penekan penting harus diletakkan dan apa yang harus dicapai oleh jaringan strategi, kebijakan, prosedur, peraturan, anggaran, dan program.

3.      Menentukan Premis

Data yang dapat diramalkan dari sifat sesungguhnya, kebijakan pokok yang dapat diaplikasikan dan rencana-rencana perusahaan yang ada. Langkah penentuan premis mengarah ke salah satu prinsip utama dalam perencanaan, yaitu apabila perencanaan premis yang konsekuen semakin dipahami dan diresapi oleh perencana, perencanaan tersebut  akan semakin terkoordinasi.

4.      Menentukan Arah Tindakan Alternatif

Mencari dan memeriksa arah-arah alternatif dalam tindakan, khususnya yang tidak segera tampak.

5.      Mengevaluasi  Arah Tindakan Alternatif

Mengevaluasi arah tindakan dengan menimbang beberapa faktor dari sudut premis-premis serta tujuan. Dalam langkah ini kita dapat memanfaatkan teknik-teknik matematika dan aplikasi komputer.

6.      Memilih Satu Arah Alternatif

Memilih arah tindakan adalah titik di mana suatu rencana diterima, titik sesungguhnya mengenai pengambilan keputusan. Dapat pula terjadi  yang dipilih bukan hanya satu, tetapi beberapa alternatif.

7.      Merumuskan Rencana Turunan

Pada langkah pemilihan alternatif di atas biasanya perencanaan belum lengkap jadi rencana yang diturunkan dari rencana pokok pun dibuat sehingga rencana menjadi lebih lengkap dan operasional.

8.      Mengurutkan Rencana Berdasarkan Anggaran

Memberi arti kepada rencana-rencana tersebut, memberi nomor kepada rencana-rencana tersebut menjadi anggaran. Anggaran keseluruhan suatu perusahaan menunjukan keseluruhan jumlah pendapatan dan pengluaran, dengan hasil laba atau rugi, dan anggaran dari pokok dalam neraca utama seperti pengeluaran tunai dan modal.[6]

E.      Langkah membuat RAPBS

RAPBS  adalah anggaran terpadu antara penerimaan dan penggunaan dana serta pengelolaannya dalam memenuhi seluruh kebutuhan sekolah selama satu tahun pelajaran berjalan. Dan dana tersebut bersumber dari pemerintah APBN beupa BOS dan APDB berupa BOP RAPBS disusun oleh kepala sekolah dan guru.

Ø  Komponen RAPBS adalah:

1.      Gaji dan tunjangan pegawai

2.      Kesejahteraaan pegawai yang berupa:

a.    TTP

b.   Kesejahteraan (kesra)

c.    Tunjangan khusus

d.   Peningkatan mutu beras

Ø  Prosedur Penyusunan Anggaran Pengeluaran Belanja Sekolah (RAPBS)

           Pihak sekolah mendapatkan Juknis dari Dinas setempat. Penyusunan RAPBS harus sesuai dengan Juknis yang telah diberikan oleh Dinas. RAPBS disusun oleh Kepala Sekolah dan guru-guru. Kepala Sekolah dan para guru menyusun apa saja yang diperlukan atau dibutuhkan sekolah untuk satu tahun ajaran. RAPBS yang terumus dalam Juknis dimusyawarahkan kembali melalui Rapat Kerja Tahunan yang dihadiri oleh kepala sekolah, guru, karyawan, komite sekolah, dan perwakilan orangtua siswa/wali siswa. Kemudian setelah disetujui dalam rapat disahkan oleh kepala sekolah diketahui oleh komite sekolah dan juga diketahui oleh kepala seksi pendidikan dasar kecamatan setempat.

Ø Langkah penyusunan RAPBS

1.      Inventariasi kegiatan untuk tahun yang akan dating, baik kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan/ pengembangan berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, analisis kebutuhan tahun berikutnya, dan masukan dari seluruh warga sekolah maupun komite sekolah.

2.      Inventariasi sumber pembiyaan baik dari rutin maupun pengembangan.

3.      Penyusunan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) yang lengkap berdasarkan langkah poin (1) dan (2). Kepala sekolah membuat table RKS yang terdiri dari kolom-kolom nomor urut, uraian kegiatan, sasaran, kolom-kolom perincian dana dari berbagai sumber dan kolom jumlah.

4.      Penyususnan RAPBS, kepala sekolah membuat table RAPBS yang terdiri dari kolom-kolom, yaitu kolom rencana penerimaan dan jumlahnya, kolom rencana pengeluaran dan jumlahnya.[7]

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Perencanaan (planning) adalah fungsi manajemen yang menentukan secara jelas pemilihan pola-pola pengarah untuk para pengambil keputusan sehingga terdapat koordinasi dari demikian banyak keputusan dalam suatu kurun waktu tertentu dan mengarah kepada  tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

            Jenis-Jenis Perencanaan

1.   Dilihat dari Jenisnya: 1. Top down planning, 2. Bottom up planning, 3. Diagonal horizontal planning, 4. Rolling plan.

2.   Dilihat dari Pengembangan kelembagaan, a. Perencanaan Strategis (strategic planning, b. Perencanaan operasional (operational planning)

3.   Dilihat dari besarnya, terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu: 1. Perencanaan makro, 2. Perencanaan meso, 3. Perencanaan mikro.

4.   Dilihat Menurut jangka waktunya, 1. Perencanaan jangka pendek, 2. Perencanaan jangka menengah, 3. Perencanaan jangka panjang.

Model-model perencanaan pendidikan

1.      Model perencanaan komprehensif

2.      Model target setting

3.      Model costing (pembiayaan) dan keefektifan biaya

4.      Model planning, programming, budgeting system (PPBS).

Langkah-Langkah perencanaan

1.      Menyadari Adanya peluang

2.      Menentukan Sasaran

3.      Menentukan Premis

4.      Menentukan Arah Tindakan Alternatif

5.      Mengevaluasi  Arah Tindakan Alternatif

6.      Memilih Satu Arah Alternatif

7.      Merumuskan Rencana Turunan

8.      Mengurutkan Rencana Berdasarkan Anggaran

DAFTAR PUSTAKA

Djudju dan Sudjana. 2004. Manajemen Program Pendidikan. Bandung: Falah Production.

Sagala, Syaiful. 2004.  Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat. Jakarta: PT Nimas Multima

Udaya, Yusuf   dan AM Kardaman. 1997.  Pengantar Ilmu Manajemen.  Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Yusuf, Muftirotun. 2009. Manajemen Pendidikan. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press.

http://ajengayuvindriatin.blogspot.com/2011/12/rencana-anggaran-pendapatan-dan-belanja.html.  12 September 2013.

---

[1] Syaiful Sagala, Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat, (Jakarta: PT Nimas Multima, 2004), hlm: 19

[2] Sudjana dan Djudju, Manajemen Program Pendidikan, (Bandung: Falah Production, 2004), hlm: 57

³ Syaiful Sagala, Op.,Cit. hlm.21-22

[4]  Musfirotun Yusuf, Manajemen Pendidikan, (Pekalongan: STAIN Press, 2009) hlm. 31

[5] Ibid, hlm 32

[6] AM Kardaman dan Yusuf Udaya, Pengantar Ilmu Manajemen, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm: 59-62

 [7]http://ajengayuvindriatin.blogspot.com/2011/12/rencana-anggaran-pendapatan-dan-belanja.html. 12 September 2013.

Read more ...

PARADIGMA KRITIS TRANSFORMATIF

PARADIGMA KRITIS TRANSFORMATIF

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Oleh: Anas Thohir

A.    PROLOG

Paradigma merupakan sesuatu yang vital bagi pergerakan organisasi. Ia  merupakan titik pijak dalam membangun konstruks pemikiran dan cara memandang sebuah persoalan yang akan termanifestasikan dalam sikap dan perilaku organisasi.

Organisasi PMII selama ini belum memiliki paradigma yang secara definitif menjadi acuan gerakan. Cara pandang dan bersikap warga pergerakan selama ini mengacu pada Nilai Dasar Pergerakan (NDP). Karena tidak mengacu pada kerangka paradigmatik yang baku, sehingga warga pergerakan sering dihadapkan pada berbagai penafsiran atas nilai-nilai yang menjadi acuan yang akhirnya berujung pada terjadinya keberagaman pada cara pandang dan tafsir atas nilai tersebut.

Namun demikian, dalam masa kepengurusan sahabat Muhaimin Iskandar dan sahabat Syaiful Bahri Anshori secara faktual dan operasional ada karakteristik tertentu yang berlaku dalam warga pergerakan ketika hendak melihat, menganalisis, dan menyikapi sebuah persoalan yaitu sikap kritis dengan pendekatan teori kritis. Pada saat kepengurusan sahabat Muhaimin dilakukan eksplorasi gagasan dan penjelajahan teoritik untuk menyusun sebuah kerangka paradigmatik di PMII berdasarkan semangat jaman yang berkembang dikalangan warga PMII. Upaya itu diteruskan pada masa kepengurusan sahabat Syaiful hingga ditemukan konsep Paradigma Kritis Transformatif sebagai pilihan paradigmatik PMII.

B.   PENGERTIAN DAN DEFINISI PARADIGMA

Dalam khasanah ilmu sosial, G. Ritner memberi pengertian paradigma sebagai fundamental tentang apa yang menjadi pokok persoalan di dalam ilmu. Paradigma merupakan kesatuan konsensus yang terluas dalam suatu bidang ilmu dan membedakan antara kelompok ilmuwan satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan pemikiran dan rumusan yang disusun para ahli sosiologi, maka pengertian paradigma dalam masyarakat PMII dapat dirumuskan sebagai titik pijak untuk menentukan cara pandang, menyusun sebuah teori, menyusun pertanyaan, dan membuat rumusan mengenai suatu masalah. Dengan kata lain paradigma merupakan titik tolak dalam mendekati objek kajiannya.

C.   PERAN DAN FUNGSI PARADIMA

Dalam ilmu sosial fungsi paradigma adalah untuk membangun suatu teori, guide dalam membangun suatu konstruk pemikiran dan menjadi titik pijak pandangan dalam melakukan analisis. Dengan demikian peran paradigma adalah sangat menentukan karena ia akan menjadi ciri dan karakteristik dari bangunan sebuah teori yang membedakannya dengan bangunan teori lainnya. Dapat dipahami, paradigma yang hendak dipilih PMII akan menjadi karakteristik dari komunitas PMII dalam memberikan analisis, memandang realitas dan menysusun konsep-konsep teoritik atau tentang berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat.

D.   PILIHAN PARADIGMA PMII

Melihat realitas, yang ada dalam masyarakat dan sesuai tuntutan keadaan masyarakat PMII, baik secara sosiologis, politis dan antropologis maka PMII memilih Paradigma Kritis Transformatif sebagai pijakan gerakan organisasi.

E.   PARADIGMA KRITIS TRANSFORMATIF PMII

Dari penelusuran yang cermat atas Paradigma Kritis, terlihat bahwa paradigma kritis sepenuhnya merupakan proses pemikiran manusia. Dengan demikian ia adalah sekuler. Kenyataan ini yang membuat PMII dilematis, karena akan mendapat tuduhan sekuler jika pola tersebut diberlakukan. Untuk menghindari tudingan tersebut, Paradigma Kritis diberlakukan hanya sebatas sebagai kerangka berpikir dan metode analisis dalam memandang persoalan. Dengan sendirinya ia tidak akan dilepaskan dari ketentuan ajaran agama, sebaliknya ingin memfungsikan ajaran agama sebagaimana mestinya. Penerapan Paradigma Kritis tidak menyentuh hal-hal yang sifatnya sakral, tetapi pada persoalan profan. Dengan kata lain Paradigma Kritis PMII berupaya menegakkan sikap kritis dalam berkehidupan dengan menjadikan ajaran agama sebagai inspirasii yang hidup dan dinamis.

Sebagaimana dijelaskan diatas, Paradigma Kritis berupaya menegakkan harkat dan martabat manusia dari berbagai belenggu yang diakibatkan proses sosial yang bersifat profan. Kedua Paradigma Kritis melawan segala bentuk domiansi dan penindasan. Ketiga Paradigma Kritis membuka tabir dan selubung pengetahuan yang munafik dan hegemonik.

Paradigma Kritis sebenarnya berupaya membebaskan manusia dengan semangat dan ajaran agama yang lebih fungsional. Kalau Paradigma Kritis barat berdasarkan pada semangat revolusioner sekuler dan dorongan kepentingan sebagai dasar pijakan, sebaliknya paradigma kritis PMII justru menjadikan nilai-nilai agama yang terjebak dalam dogmatisme itu sebagai pijakan untuk membangkitkan sikap kritis melawan belenggu yang kadang disebabkan oleh pemahaman keagamaan yang distortif.

Dalam pandangan PMII, Paradigma Kritis saja tidak cukup untuk melakukan transformasi sosial, karena Paradigma Kritis hanya berhenti pada tataran metodologis konseptual untuk mewujudkan masyarakat yang komunikatif dan sikap kritis dalam memandang realitas. Sehingga perlu dilengkapi dengan perspektif perubahan. Untuk itu, Paradigma Kritis yang digunakan PMII adalah kritis yang mampu mewujudkan perubahan sehingga menjadi Paradigma Kritis Transformatif.

Dengan demikian Paradigma Kritis Transformatif dituntut untuk memiliki instrumen-instrumen gerak yang bisa digunakan oleh masyarakat PMII mulai dari ranah filosofis sampai praksis.

F.   DASAR PEMIKIRAN PMII MEMILIH PARADIGMA KRITIS TRANSFORMATIF

Pertama, masyrakat Indonesia saat ini sedang terbelenggu oleh nilai-nilai kapitalisme modern, dimana kesadaran masyarakat dikekang dan diarahkan pada satu titik yaitu budaya massa kapitalisme dan pola pikir positfistik modernisme.

Kedua, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, beragam baik secara etnis, tradisi maupun  kepercayaan. Kondisi seperti ini akan lebih tepat jika diterapkan Paradigma Kritis, karena paradigma ini akan memberikan tempat yang sama bagi individu maupun kelompok masyarakat untuk mngembangkan potensi diri dan kreatifitasnya secara maksimal.

Ketiga, sebagaimana kita ketahui selama pemerintah orde baru berjalan sebuah sistem politik yang represif dan otoriter dengan pola yang hegemonik. Untuk mengembangkan budaya dan memperkuat civil society dihadapan negara, maka Paradigma Kritis merupakan alternatif yantg tepat.

Keempat, selama pemerintahan yang menggunakan paradigma keteraturan (order paradigm) dengan teori-teori modern yang direpresentasikan melalui ideologi developmentalisme, massa NU termasuk didalamnya PMII, dimarginalisasikan secara total. Dalam suasana demikian secara sosiologis massa NU akan sulit berkembang karena tidak memiliki akses yang memadai untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kreatifitas dan potensinya. Untuk mendobrak kejumudan yang ada, maka diperlukan Paradigma Kritis.

Kelima, disamping terbelenggu sistem sosial politik yang dilakukan negara dan sistem kapitalisme global yang terjadi sebagai akibat perkembangan situasi, faktor yang secara spesifik terjadi dikalangan PMII adalah kuatnya belenggu dogmatisme agama dan tradisi. Karena hal ini, secara tidak sadar telah terjadi berbagai pemahaman yang distortif mengenai ajaran dan fungsi agama. Terjadi dogmatisasi agama, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang dogma dan mana yang pemikiran terhadap dogma. Dalam upaya mengembalikan fungsi dan ajaran agama, maka diperlukan adanya dekonstruksi pemahaman keagamaan dan hal ini hanya mungkin dilakukan dengan Paradigma Kritis.

Sumber : PC PMII Kota Malang

Read more ...

ANALISA SOSIAL

Sebuah Pengantar Memahami Realitas Sosial

oleh: Iskandar 

 STRUKTUR SOSIAL

            Lebih dahulu perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan struktur sosial. Kita ketahui, bahwa orang-orang yang hidup dalam masyarakat saling berinteraksi. Interaksi ini didasari dan terus diarahkan pada nilai-nilai kebersamaan, norma-norma yaitu standar tingkah laku yang mengatur ineraksi antar individu yang menunjukkan hak dan kewajiban tiap-tiap individu sebagai sarana penting agar tujuan bersama tercapai, dan akhirnya oleh sanksi, baik sanksi yang negatif dalam arti mendapat hukuman kalau melanggar norma maupun sangat positif yaitu mendapat penghargaan karena telah mentaati norma yang ada. Dasar dan arah umum interaksi inlah yang kita mengerti sebagai kultur.

            Kecuali itu, interaksi antar individu juga diantur sesuai dengan tujuan-tujuan khusus interaksi itu. Interaksi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keakraban diatur dalam institusi keluarga. Interaksi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup diatur dalam institusi ekonomi. Interaksi orang dalam hubungannya dengan Illahi diatur dalam institusi agama. Sedangkan agar keseluruhan interaksi dalam masyarakat umumnya bisa bisa terjamin dan pasti diadakan institusi politik. Institusi-institusi ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Bagaimana kadar saling hubungan dan saling mempengaruhi, serta mana institusi yang paling berpengaruh harus dilihat langsung dalam masyarakat yang ada. Karl Marx umpamanya berpendapat, bahwa institusi ekonomislah yang merupakan landasan di mana institusi-institusi lain berdiri. Dengan kata lain semua institusi lainnya dipengaruhi dan ditentukan oleh institusi ekonomi. Tidak ada pengaruh timbal balik.

            Perlu diingat, bahwa dalam setiap institusi juga ada nilai-nilai, norma-norma dan sanksi-sanksi, karena tujuan institusi memang untuk mengatur interaksi. Keseluruhan institusi memang untuk mengatur interaksi. Keseluruhan institusi serta saling berhubungan satu sama lain, itulah yang disebut stuktur sosial.  Kata stuktur menunjukkan saling adanya hubungan antara bagian keseluruhan. Maka dapat dikatakan stuktur sosial adalah interaksi manusia yang sudah berpola dalam institusi ekonomi, politik, agama, keluarga, budaya. Dengan kata lain struktur sosial adalah pengorganisasian masyarakat yang ada atau keseluruhan aturan permainan dalam berinteraksi.

KEADILAN PERSONAL, KEADILAN SOSIAL

      Selanjutnya perlu juga dimengerti perpindahan antara keadilan personal dan keadilan sosial. Dalam keadilan personal sering mudah diketahui siapa yang bertanggungjawab. Si pembeli A membeli barang dengan kualitas tertentu, ternyata dia mendapat barang dengan kualitas rendah. Penjual barang tersebut jelas langsung bisa dimintai pertanggungjawabannya.  Jelaslah mengenai keadilan personal, pelaksanaannya tergantung pada kehendak individu yang bersangkutan. Keadilan personal manuntut agar kita memperlakukan setiap orang yang kita hadapi dengan adil. Sebaliknya mengenai ketidak adilan sosial tanggung jawab atas perbuatan dan efek perbuatan menjadi tanggung jawab semua orang. Tidak bisa kita menunjuk satu orang untuk beranggung jawab sebagaimana pada ketidak adilan personal. Pelaksanaan keadilan sosial tergantung pada struktur masyarakat.  Karena tergantungnya pad stuktir masyarakat maka tanggung jawab ketidak adilan sosial menjadi tanggung jawab semua pihak.Hal ini diperjelas dengan seringnya individu dalam masyarakat yang tidak bisa bersikap adil meski dia sudah insaf namun karena struktur sosiallah yang menbuat dia tidak bisa bersikap adil. Umpamanya seorang pengusaha tekstil tidak dapat menaikkan upah buruh-buruhnya karena perdagangan tekstil sedemikian rupa sehingga kalau dia menaikkan upah buruh-buruhnya perusahaan akan gulung tikar. Dengan kata lain institusi ekonomi yang ada menyebabkan upah buruh tetap rendah. Kalau pelaksanaan keadilan sosial tergantung pada struktur sosial yang ada, maka perjuangan demi keadilan sosial berarti perjuangan membangun struktur sosial yang semakin adil.

TUJUAN ANALISA SOSIAL

        Analisa sosial adalah suatu usaha untuk mempelajari struktur sosial yang ada, mendalami institusi ekonomi, politik, agama, budaya dan keluarga sehingga kita tahu sejauh mana dan bagaimana institusi-institusi itu menyebabkan ketidak adilan sosial. Dengan mempelajari institusi-institusi itu, kita akan mampu  melihat satu masalah sosial yang ada dalam konteknya yang lebih luas. Dan kalau kita berhasil melihat suatau masalah sosial yang henadak kita pecahkan dalam kontek yang lebih luas, maka kita pun juga dapat menentukan aksi yang lebih tepat yang diharapkan dapat menyembhkan sebab terdalam masalah tersebut. Demikian menjadi jelas, analisis sosial adalah suatu usaha nyata yang merupakan bagian penting usaha menegakkan keadilan sosial.

MODEL = KERANGKA BERPIKIR

            Dalam menganalisis masyarakat, sadar atau tidak sadar orang biasanya mempunyai kerangka berpikir atau memandang. Kerangka berpikir atau memandang inilah yang disebut model. Demikian suatu model adalah asumsi atau gambaran umum mengenai masyarakat. Model ini mempengaruhi begaimana seseorang memilih objek studi dan cara mendekati objek studi tersebut. Sedang teori yang turunkan dari model berifat lebih terbatas dan persis. Suatu model hanya bisa dinilai lengkap, produktif atau berguna, sedang teori bisa salah atau benar.

            Ada dua model yang sering melatar belakangi orang dalam mendekati masalah-masalah sosial, yaitu model konsensus dan model konflik.

MODEL KONSENSUS

            Menurut model konsensus, stuktur sosial yang ada merupakan hasil konsensus bersama aanggot masyarakat, perjanjian dan pengakuan bersama akan nilai-nilai. Menurut model ini, setiap masyarakat pada hakikatnya teratur dan stabil. Keteraturan dan kestabilan ini disebabkan karena adanya kultur bersama yang dianut dan dihayati oleh anggota-anggota masyarakat. Kultur bersama ini meliputi nilai-nilai, norma dan tujuan yang hendak dicapai.  Meskipun pada individu-individu ada kemungkinan-kemungkinan perbedaan dalam persepsi dan pengjhayatan kultur bersama itu, toh pada umumnya nilai-nilai sosial yang berdasar serta norma-norma ayang ada. Justru karena adanya konsensus bersama inilah, maka tata sosial dalam suatu masyarakat.

            Model ini menilai masalah sosial sebagai penyimpangan dari nilai-nialai dan norma-norma bersama, karenanya juga masalah sosial dianggap membahayakan stabilitas sosial. Penyelesaian masalah sosial selalu diusahakan dalam kerangka tata sosial yang sudah ada. Dengan kata lain tata sosial tidak pernah dipersoalkan , bahkan kelangsungan stuktur sosial yang sudah ada dijunjung tinggi. Model Konsensus melatar belakangi dua ideologi yaitu konservatif dan liberal.

a.      Ideologi konservatif
      Ideologi konservatif berakar pada kapitalisme dan liberalisme abad ke-19. Pasaran bebas dianggap oleh ideologi iini sebagai fundamen bagi kebebasan ekonomi dan politik. Pasar bebas dianggap akan menjamin adanya desentralisasi kekuatan politik. Kaum konservatif menjunjung tinggi sruktur sosial. Demi tegaknya struktur sosial tersebut menurut kaum konservatif otoritas dinilai sangat hakiki. Termasuk struktur sosial adalah stratifikasi sosial atau tingkat sosial. Adanya perbedaan tingkat sosial ini dikarenkan perbedaan tingkat individu dengan bakat-bakat yang berbeda. Setiap orang harus berkembang sesuai dengan bakat yang berbeda. Setuap orang harus berkembang sesuai dengan bakat dan pembawaannya. Karenanya sudah sewajarnya kalau ada perbedaan dalam tingkat prestasi yang menuntut masyrakat untuk memberi imbalan dan balas jasa yang berbeda-beda, merupakan dasar adanya hak milik pribadi. Dengankata lain hak milik pribadi dianggap sebagai balas jasa atas jerih payah usaha tiap-tiap anggota masyarakat.

Kemiskinan Menurut Ideologi Konservatif
      Pada umumya kaum konservatif melihat masalah kemiskinan sebagai kesalahan pada orang miskin sendiri.Orang miskin dinilai umumnya bodoh,malas, tidak punya motivasi beerprestasi tinggi, tidak punya ketrampilan dan sebagainya yang merka bialang sebagai mental dan kultur penyebab kemiskinan. Menilai positif terhadap stuktur sosial yang ada. Dan menggap kemiskinan sebagai penyimpangan ketentuan yang ada dalam konsensus. Kaum konservatif tidak menggap kemiskinan bukan sebagai masalah serius dan kemiskinan akan bisa diselesaikan dengan sendirinya, maka tidak perlu adanya campur tangan pemerintah.

b.      Ideologi Liberal

Liberasi memandang manusia pertama-tama sebagai  yang digerakan oleh motivasi kepentingan ekonomi pribadi, dan libaeralisme  mempertahankan hak manusia untuk semaksimal mungkin cita-cita pribadinay. Liberasi percaya akan efektifitas pasar bebas dan hak atas milik pribadi. Hak-hak, kebebasan individu sangat ditekankan dan diperjuangkan demi untuk melindungi individu-individu terhadap kesewenangan negara.

Kemiskinan Menurut Ideologi Liberal

         Berbeda dengan kaum konservatif, kaum liberal memandang kemiskinan sebagai masalah yang serius, karenanya harus dipecahkan. Kemiskinan dapat diselesaikan bila tersedianya kesempatan yang seluas-luasnya tanpa diskriminasi. Kaum liberal percaya bahwa orang miskin dapat mengatasi kemiskinannya  asal mereka mendapat kesempatan berusaha yang memadahi, maka diusulkan  untuk  diperbaikinya pelayanan-pelayanan bagi kaum miskin, membuka kesempatan kerja baru, membangun perumahan dan penyebarluasan pendidikan.

Kesimpulan

Baik konservatif maupun liberal mempertahankan struktur sosial yang telah ada, dan stuktur sosial ini ditandai dengan perbedaan tingkat sosial, sistem ekonomi kapitalis dan demokratis politik. Perbedaan dalam memandang kemiskinan, kalau kaum konservatif kemiskinan adalah kesalahan orang miskin itu sendiri dan kaum konservatif cenderung membiarkan sedang kaum liberal mengusahakan agar orang miskin mendapatkan kesempatan yang sama dan mampu menyesuaikan dalan struktur.

MODEL KONFLIK

      Berbeda dengan model konsensus, model konflik ini memandang stuktur sosial yang ada sebagai hasil pemaksaan sekelompok kecil anggota masyarakat terhadap mayoritas warga masyarakat. Jadi struktur sosial bukan merupakan hasil konsensus seluruh warga apalagi persetujuan bersama mengenai nilai-nilai dan norma-norma. Stuktur sosial adalah dominasi sekelompok kecil dan kepatuhan serta ketundukan sebagaian besar warga masyarakat atas dominasi kelompok kecil tersebut. hukum dan undang-undang dalam masyarakat adalah ciptaan kelompok kecil, elit, dan kelompok yang memerintah untuk mempertahankan kepentingan mereka. Hukum dan undang-undang terutama ditujukan untuk melindungi milik-milik pribadi dan kepentingan.

   Model ini memandang positif perubahan-perubahan yang memandang konflik sebagai sumber-sumber potensial bagi perubahan sosial yang progresif. Penganut model ini selalu mempertanyakan struktur sosial yang sudah ada. Mereka tidak mempersoalkan bagaimana orang miskin bisa hidup dan berprestasi dalam stuktur sosial yang sudah ada sebagaimana ditekankan kaum liberal, tetapi mereka mempersoalkan struktur sosial itu sendiri dan menganggapnya sebagai penyebab kemiskinan. Maka persoalan kultur dan mentalitas orang miskin tidak menarik perhatian penganut model konflik ini, sebab persoalan kultur orang miskin dianggapnya tidak mempersoalkan secara mendasar struktur dan kekuasaan politik yang sudah ada. Bahkan mereka menilai kultur dan mentalitas orang miskin yang digambarkan oleh kaum konservatuf itu disebabkan oleh struktur sosial itu sendiri yang tetap bertahan berpuluh atau ratusan tahun.

  Kaum penganut model menggap struktur sebagai penyebab kemiskinan, untuk membuat analisis keadaan sosial pertanyaan yang mereka adalah:

-          Kelompok mana yangmendapat untung dari sistem masyarakat yang ada dan kelompok mana yang dirugikan ?

-          Siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam kompetisi dalam grup dan diantara grup yang ada ?

-          Faktor-faktor mana yang menentukan siapa pemenang dan siapa yang kalah ?

Penganut model ini, melihat masyarakat yang ada sebagai masyarakat massal, yang terdiri dari kelompok elit yang berada di atas massa rakyat banyak yang ada di lapisan bawah yang sama sekali tidak tidak terorganisir sehingga tidak memiliki kekuasaan yang efektif. Rakyat sebagai konsumen media dengan komunikasi dari satu arah  tanpa mampu menanggapi  dan rekasi berarti. Merka tidak menguasai mass media sehingga protes-protes yang mereka sampaikan tidak pernah mampu menyuarakan pendapat mereka. Dalam kepentingan ekonomi orang miskin didesain untuk dilanggengkan kemiskinannya oleh penguasa dan elit, sebab dengan kemiskinan masih ada kerja-kerja kotor yang bisa dikerjakan oleh orang miskin dengan biaya murah—tenaga.

Orang miskin juga dijadikan komoditi politik –kestabilan politik--oleh elit, karena orang miskin kebanyakan tidak tertarik pada bidang politik dan peluang ini digunakan sebagai pendukung suara dalam pemilu.

Orang-orang miskin dibutuhkan sebagai identifikasi pelanggaran-pelanggaran norma dan nilai, kriminal-kriminal yang ditangkap kebanyakan memang dari orang miskin namun sementara kriminal kerah putih (white collar crime) jauh dari penyelidikan apalagi pengadilan.

Jalan Keluar

Hal yng mengarah pada perubahan sosial sebagaimana digariskan menganut model konflik tadi, disini kita temukan garis moderat sampai pada garis yang benar-benar radikal. Garis moderat menghendaki demokrasi partisipatif baik dalam group-group sosial yang ada maupun dalam organisasi-organisasi sebagai tujuan yang harus dicapai oleh setiap masyarakat. Mereka tidak menganggap pentingnya kepemimpinan, sebaliknya mereka yakin bahwa semua orang ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan-keputusan yang mempengharuhi hidup mereka. Mereka menentang segala bentuk birokrasi, pengaturan dari luar. Mereka menginginkan kontrol mahasiswa atas sekolahnya, rakyat atas polisi, buruh atas pabrik mereka. Sedang penganut garis radikal menganjurkan aksi-aksi menentang sistem sosial yang ada umpamanya ketidaktaatan rakyat akan segala aturan yang ada (civil diobedience), sebab mereka ini yakin bahwa tidak mungkin mengadakan perubahan-perubahan lewat saluran-saluran resmi/legal yang ada atau lewat pemilihan-pemilihan umum, saluran-saluran semacam ini mereka anggap tidak efektif.

EPILOG

Studi ini sebenarnya masih begitu terbatas, analisa sosial akan lebih dipahami ketika kita semua mau untuk mengamati segala sesuatu disekitar kita, kehidupan sosial hidup kita sehari-hari. Kemudian adakan sebuah analisis tentang ketidakadilan sosial yang ada didalamnya dan kita akan bisa menyusun action plan untuk menindaklanjuti sebagai aksi nyata untuk menyelamatkan eksploitasi, pembodohan dan penindasan rakyat kecil atau mungkin diri kita sendiri di lingkungan kita sendiri, mungkin juga di kampus dan organisasi ini ???

“MERDEKAKAN DIRI ANDA DARI KETIDAKTAHUAN, KETIDAKMAMPUAN, DAN KETIDAKPEDULIAN TERHADAP KONDISI SOSIAL YANG TIMPANG DI DEPANMATA ANDA, KARNA ANDA TAK LEBIH DARI SEORANG PENINDAS KETIKA ANDA DIAM YANG SAMA ARTINYA IKUT MENIKMATI KETIDAKBERDAYAAN  MEREKA YANG PAPA”

Sumber : PC PMII Kota Malang

Read more ...